kebijakan capital control

terjadinya krisis global yang melanda dunia menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir capital inflow. indonesia di nilai sebagai negara yang potensial sebagai tempat mengamankan dana investasi mereka. diantara negara-negara asia, indonesia masuk ke dalam tiga negara potensial di samping india dan cina.

namun saat ini perekonomian dunia kembali pulih. yang menjadi kekhawatiran banyak pihak saat ini adalah penarikan besar-besaran capital (capital rehearsal). oleh karenanya diperlukan beberapa instrumen untuk mengantisipasi kejadian ini.

ada beberapa pilihan dalam mengatasi permasalah tersebut. pembatasan yang dikenal dengan istilah capital control dapat diimplementasikan dalam bentuk aturan hukum maupun pajak. selama ini yang telah diterapkan adalah dalam bentuk aturan hukum dimana investasi portofolio asing dibatasi dengan jangka waktu tertentu. misalnya untuk SBI dibatasi dengan regulasi pemanjangan waktu beli jual minimal satu tahun.

pembatasan yang kedua dapat dilakukan melalui instrumen pajak. hal ini perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam untuk menetapkan jenis dan besar tarif pajak yang akan dikenakan mengingat kita masih membutuhkan modal asing untuk menutupi kekurangan APBN.

negara yang telah menerapkan pajak sebagai capital control.
brazil telah menerapkan pajak sebagai instrumen capital control dengan tarif 2% di luar FDI (foreign direct investment). namun kegagalan capital control juga pernah terjadi pada thailand yang menyebabkan penurunan modal yang sangat signifikan.

kebijakan pemajakan atas modal asing sebaiknya tidak dilakukan secara kontinue namun lebih pada kebijakan yang sifatnya insidentil.kebijakan pemajakan baru diterapkan ketika terjadi banjir capital inflow pada level tertentu. atau jika ada indikasi terjadinya bubling yang membahayakan.

langkah lainnya dengan menghilangkan SBI berjangka pendek. hal ini dikarenakan datangnya modal asing akan menaikkan IHSG namun tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi. kedatangan modal asing sebaiknya diarahkan pada industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja. mengingat sensitivitas jobless dimana kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan mengangkat 400.000 penduduk dari garis kemiskinan. serta cadangan devisa yang cukup agar tidak terjadi kegagalan bayar obligasi seperti yang menjadi penyebab krisis Irlandia.